Demokrasi (Sudah) Mati?

Sumber : Moh Samsul Arifin

Kematian Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Azis Angkat di tengah riuh rendahnya demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli adalah sesuatu yang bermakna tunggal: Anarkisme kini kembali berkuasa dan dipilih sebagian masyarakat negeri ini untuk mewujudkan keinginannya.

Ada yang tumpang tindih di sini, mengapa untuk membentuk daerah administrasi baru atau memekarkan provinsi induk, jalan tak beradab yang dipilih? Demokrasi memiliki prosedur, dan tatkala prosedur memperoleh persetujuan parlemen daerah belum dikantongi, apakah jalan kekerasan menjadi absah?

Atribut Kampanye Mulai Mewabah

Kampanye menjelang Pemilihan Umum 2009 tak harus dilakukan dengan berorasi atau memasang poster. Berbagai usaha bisa dilakukan calon anggota legislatif atau caleg untuk menarik pemilihnya. Misalnya, menempelkan foto diri dan nomor urut partai di berbagai tempat yang dianggap strategis.

Berdasarkan pantauan tim SCTV,Senin (9/2), jika melintas di jalan protokol maupun jalan-jalan sempit di Jakarta dan sekitarnya, maka pemandangan kendaraan yang berhias foto dan nomor caleg kerap ditemui. Cara seperti itu memang diyakini sebagian caleg sebagai alternatif berkampanye yang cukup efektif. Selain juga berkampanye dengan menggunakan berbagai atribut bergambar nomor partai, foto dan nomor urut yang terpampang di pohon.

Tak hanya kendaraan umum yang dihias atribut. Banyak pula mobil pribadi yang ditempeli atribut caleg atau parpol. Uang yang dikeluarkan untuk menghias mobil pun tak sedikit, bisa menghabiskan Rp 2 juta hingga Rp 5 juta untuk setiap mobil.
Sementara untuk kendaraan umum, biasanya sang caleg harus memberi uang secukupnya agar bisa menempel foto dirinya.

Sudah menjadi hal yang umum, jika pemilu digelar maka jumlah uang yang beredar di masyarakat pun akan luar biasa jumlahnya. Satu caleg saja bisa mengeluarkan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk mengkampanyekan dirinya.(UPI/Vivi Waluyo dan Nofrianus Barens)

Giliran Kalla Kritik Mega

Menjelang Pemilihan Umum, elite politik Indonesia saling lempar komentar dan sindiran. Pekan lalu, sindiran Megawati Sukarnoputri dibalas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat pantun. Kini giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla berkomentar soal isu yang sama.

Kalla balas menyindir dengan menyebut orang yang terus mengkritik kebijakan pemerintah sebagai orang yang tidak pernah puas. “Naik salah turun salah. Dia pikir bangsa kita keledai,” ujar Kalla di sela-sela lawatan ke Tokyo, Jepang, belum lama ini.

Seperti diketahui dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Solo pekan lalu, Megawati menyindir kebijakan pemerintahan SBY-JK seperti permainan yoyo. Sindiran yang kemudian dibalas pantun oleh Presiden

Kasad: TNI Netral

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal ada petinggi TNI yang mengkampanyekan ABS (asal) bukan presiden berinisial S ditanggapi serius oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Agustadi Sasongko Purnomo. Senin (2/2), Kasad mengumpulkan para purnawirawan TNI AD untuk menegaskan kembali netralitas TNI. “Kita tegaskan di sini, TNI Angkatan Darat pada khususnya dan TNI umumnya, akan netral dalam Pemilu. Dalam arti kita tak memihak kepada golongan apapun, tidak memihak kepada salah satu parpol atau kelompok-kelompok yang lain,” kata Kasad Agustadi di Jakarta.

Pernyataan Presiden Bagai Menyodok Angin

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal kampanye negatif asal bukan calon presiden S atau ABS dinilai bagai menyodok angin karena hal itu tak ada. “Beliau [Presiden] mengatakan sendiri tapi beliau juga yakin itu tidak ada. Kenapa itu disampaikan,” ungkap pengamat politik, J. Kristiadi dalam dialog di Liputan 6 Petang, Jakarta, Senin (2/2).

Lebih jauh Kristiadi mengatakan seharusnya Presiden cukup memanggil panglima dan kepala staf angkatan untuk diminta soal isu itu. “Kalau pernyataan ini menjadi umum seakan-akan Bapak Presiden ini mungkin ingin mewaspadai jangan sampai terulang masa lalu,” kata Kristiadi. Dia menambahkan pada Pemilu 2004, ada oknum-oknum angkatan bersenjata yang mendukung calon tertentu.

Belanja Iklan Politik Habiskan Dana Rp 2,2 Triliun

Partai politik gencar berkampanye lewat iklan menjelang Pemilu 2009. Iklan partai politik belakangan mulai bertebaran baik di televisi, koran, majalah, dan radio. Nilai yang harus dikeluarkan untuk memperkenalkan diri serta partai dan mengangkat citra cukup besar. Biaya mahal beriklan tak menjadi halangan bagi parpol untuk menarik hati masyarakat.

Sepanjang 2008, riset AC Nielsen menunjukkan iklan politik menghabiskan dana Rp 2,2 triliun atau naik 66 persen dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 1,31 triliun masuk media cetak. Sisanya Rp 862 miliar di televisi dan Rp 86 miliar di majalah. Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago mengatakan iklan jadi alat paling afdol berkampanye karena menjangkau jutaan masyarakat.

Namun penelitian lembaga Cirus pada November 2008 menunjukkan hanya sekitar 1,16 persen yang percaya janji tokoh politik di televisi. Sebagian besar atau sekitar 75 persen kurang percaya bahkan tak percaya. Meski ongkos yang dikeluarkan banyak, iklan politik tetap akan tinggi menjelang pemilu. Sebab iklan masih jadi alat jitu memperkenalkan diri.